Harga BBM Naik!!!

Berita besar hari ini adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku sejak tanggal 18 November 2014 pukul 00:00.

Sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah “kenaikan harga BBM bersubsidi”, karena yang dinaikkan harganya adalah BBM Pertamina jenis Premium dan Solar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sedangkan BBM Pertamina lainnya (Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dll) yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, harganya memang selalu berubah mengikuti harga pasar. Dan tentu saja, demikian pula dengan BBM yang disalurkan oleh selain Pertamina (Shell, Total, dan dulu ada Petronas juga), juga tidak mendapatkan subsidi pemerintah.

Mengenai subsidi BBM ini memang salah satu topik yang “hot” dan kontroversial. Salah satu alasan (dan alasan utama) pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi adalah untuk mengurangi besarnya subsidi yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) untuk BBM. Sebenarnya bagaimana cerita di balik BBM dan subsidinya?

Penjelasan berikut ini adalah pemahamanku pribadi. Aku tidak terlibat sama sekali dalam industri energi minyak & gas (migas), Aku hanya seorang konsumen. Jadi penjelasan berikut ini mungkin sekali terdapat perbedaan dengan fakta sebenarnya, tapi mudah-mudahan perbedaannya tidak fundamental atau fatal.

Berbicara mengenai pengelolaan energi migas di Indonesia, sebagai sebuah industri tentunya banyak stakeholder (pihak yang berkepentingan) terlibat. Pertama adalah pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai pembuat kebijakan, sekaligus melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap stakeholder lainnya. Kemudian ada Pertamina, sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan usaha produksi migas, beserta anak-anak perusahaannya. Di sisi lain ada pihak-pihak swasta yang menjalankan usaha distribusi BBM hasil produksi Pertamina ke seluruh Indonesia, yang mendirikan sebuah himpunan bernama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak & Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk mengorganisasikan kerjasama dalam kegiatan usaha mereka. Dan stakeholder paling penting (tapi sayangnya, seringkali menjadi yang paling lemah) adalah konsumen, yaitu masyarakat yang menggunakan BBM Pertamina.

Untuk memahami rantai ketersediaan BBM, aku coba memahami dari ujungnya dulu, yaitu aku sebagai konsumen.

Aku membeli BBM subsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Setiap SPBU Pertamina dimiliki dan dioperasikan secara terpisah oleh pengusaha swasta, dibawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan oleh Pertamina. Jadi SPBU Pertamina tempat kita biasa membeli BBM bukanlah milik Pertamina secara langsung, mereka hanya sebagai partner untuk distribusi ke pengguna akhir (masyarakat). Pihak swasta yang memiliki dan mengoperasikan setiap SPBU bertanggung jawab untuk memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pertamina, dan Pertamina berhak memberi sanksi apabila ada SPBU yang melanggar standar dan persyaratan tersebut.

Setiap SPBU Pertamina mendapatkan pasokan BBM-nya langsung dari Pertamina. Pengiriman pasokan BBM ke setiap SPBU dikelola langsung oleh Pertamina, bekerja sama dengan pengusaha transportir BBM sebagai kontraktor alat pengangkutannya. Pengusaha transportir adalah pihak yang menyediakan jasa angkutan BBM (biasanya menggunakan truk tangki) untuk memindahkan BBM dari lokasi Pertamina ke lokasi SPBU. Para transportir tersebut bekerja dibawah koordinasi dan pengawasan langsung dari Pertamina.

Setelah Pertamina menerima order pengiriman pasokan BBM dari SPBU, salah satu transportir yang ditunjuk oleh Pertamina menyediakan truk tangki untuk mengambil kiriman BBM di lokasi depot Pertamina (misalnya di Plumpang, Jakarta Utara, untuk area Jabotabek). Depot Pertamina adalah lokasi penyimpanan produk Pertamina yang sudah jadi dan siap didistribusikan. Kiriman tersebut kemudian dibawa oleh pihak transportir ke lokasi SPBU yang memesannya.

Sebelum menjadi produk akhir yang diberi merk Premium, Pertamax, Solar dan lain-lain, Pertamina harus mengolah terlebih dulu bahan bakunya. Bahan bakunya adalah minyak mentah (crude oil), dan tempat pengolahannya adalah di kilang pengolahan minyak (oil refinery) milik Pertamina, yang saat ini terdapat di enam lokasi: Dumai (Riau), Plaju (Sumatera Selatan), Cilacap (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), Balongan (Jawa Barat) dan Sorong (Papua Barat). Kilang pengolahan tersebut mengolah bahan baku berupa minyak mentah menjadi berbagai produk minyak, dan juga menghasilkan beberapa produk sampingan/non-minyak (contohnya aspal).

Pertamina mendapatkan bahan baku minyak mentah untuk diolah di kilangnya dari beberapa sumber. Salah satunya adalah dari hasil produksinya sendiri, yaitu hasil pengeboran/eskplorasi lapangan minyak yang dilakukan oleh Pertamina sendiri, baik secara mandiri (independen) ataupun melalui berbagai bentuk kerjasama dengan mitra kerja. Sumber lainnya adalah dengan membeli minyak mentah di pasar minyak dunia. Pembelian minyak mentah ini dilakukan melalui anak usaha Pertamina yang bernama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berbasis di Singapura. Artinya, Petral membeli minyak mentah di pasaran, dan kemudian Pertamina membeli dari Petral. Belakangan Petral juga menjadi sorotan, dan ada wacara untuk meniadakan peran Petral dalam pembelian minyak mentah oleh Pertamina.

Dari minyak mentah sampai ke BBM di SPBU, rantai pengelolaan migas ini biasa dibagi menjadi dua tahap, yang disebut hulu dan hilir. Hulu adalah dari masih berupa minyak mentah sampai menjadi produk jadi yang disimpan di depot Pertamina. Hilir adalah distribusi dari depot Pertamina sampai ke konsumen akhir.

Terkait harga BBM dan subsidi, bagaimana ceritanya?

Pada waktu membeli bensin Premium di SPBU, aku membayar dengan harga tertentu. Misalnya untuk Premium, harganya sekarang Rp. 8.500,- per liter. Harga ini ditentukan oleh pemerintah, karena Premium termasuk BBM yang disubsidi pemerintah. Kalau aku beli Pertamax yang tidak disubsidi, harganya ditentukan sendiri oleh Pertamina.

Harga yang aku bayar tersebut, sudah termasuk keuntungan untuk pihak pemilik SPBU. Artinya, SPBU membayar pasokan BBM dari Pertamina dengan harga yang lebih rendah dari yang dijual SPBU ke konsumen (tentu saja!). Aku tidak tahu berapa harga jual dari Pertamina ke SPBU, tapi perkiraanku keuntungan SPBU adalah sekitar 20% per liter.

Sebagai produsen, Pertamina mengikuti kaidah ekonomi umum dalam hal menentukan harga jual produknya, yang secara sederhana adalah:

harga jual produk = harga bahan baku + ongkos produksi & distribusi + keuntungan

Karena harga bahan baku sudah pasti, sedangkan ongkos produksi & distribusi juga sudah pasti, maka satu-satunya cara agar harga jual produknya tidak naik, adalah dengan mengurangi keuntungan. Tapi sebagai entitas bisnis, apalagi dengan status sebagai BUMN, tentunya keuntungan harus diusahakan selalu meningkat, atau minimal tidak berkurang.

Misalkan, harga jual produk bensin Premium dari Pertamina ke SPBU adalah Rp. 5.000.- per liter. Dengan perkiraanku bahwa SPBU mendapat keuntungan 20%, maka harga jual Premium ke konsumen adalah Rp. 6.000,- per liter. Dengan harga tersebut, baik Pertamina, pengusaha transportir, pengusaha SPBU, dan lain sebaginya, semua mendapatkan keuntungan yang layak untuk melanjutkan bisnis mereka.

Tapi harga jual Rp. 6.000,- terlalu mahal untuk masyarakat, sehingga pemerintah memutuskan memberi subsidi dengan cara menanggung sebagian harga beli konsumen di SPBU. Misalkan dari harga Premium Rp. 6.000,- per liter, pemerintah memberi subsidi Rp. 2.000,- per liter, sehingga masyarakat cukup membayar Rp. 4.000,- per liter pada saat membeli Premium di SPBU.

Pemerintah mendapatkan dana untuk subsidi BBM itu dari APBN. Konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat tidak dibatasi jumlahnya (saat ini belum, tapi mungkin suatu saat akan ada aturan pembatasan semacam itu), sedangkan pemerintah harus menentukan suatu nilai yang pasti sebagai acuan pada saat menyusun APBN. Maka pemerintah membuat asumsi jumlah konsumsi BBM bersubsidi oleh rakyat dalam periode satu tahun, misalnya 40 juta kilo liter. Aku tidak tahu kenapa digunakan istilah kilo liter, tapi satu kilo liter itu artinya ya 1.000 liter.

Dengan asumsi itu, pemerintah menghitung berapa dana yang harus disediakan untuk memberi subsidi sebesar Rp. 2.000,- per liter, selama satu tahun. 40 juta kilo liter dikalikan Rp. 2.000,- adalah Rp. 80 trilyun. Jadi pemerintah menganggarkan dana subsidi BBM sebesar Rp. 80 trilyun untuk satu tahun periode APBN.

Besaran dana subsidi tersebut adalah nilai yang dianggarkan. Realisasinya bisa lebih kecil atau lebih besar. Lebih kecil jika konsumsi BBM bersubsidi ternyata kurang dari asumsi 40 juta kilo liter. Atau sebaliknya, jika ternyata konsumsi melebihi 40 juta kilo liter.

Satu hal yang banyak diperdebatkan adalah pengaruh harga minyak mentah di pasaran dunia terhadap besarnya subsidi yang ditanggung APBN.

Aku kembali ke rumus perhitungan harga jual produk, jika ongkos produksi & distribusi tetap, dan keuntungan juga tetap, sedangkan harga bahan baku turun, maka secara teori, harga jual produk akan turun. Dan sebaliknya. Dan jika harga jual turun, sedangkan nilai subsidi tetap, maka harga jual ke konsumen juga turun.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah pernah menurunkan harga BBM bersubsidi, yaitu tanggal 29 Januari 2009, dari Rp. 6.000,- untuk jenis Premium, menjadi Rp. 4.500,- per liter. Kemudian pada 21 Juni 2013, kembali dinaikkan menjadi Rp. 6.500,- per liter.

Apa yang terjadi seandainya harga BBM bersubsidi terlalu murah?

Untuk masyarakat umum, tentunya itu suatu hal yang menggembirakan. Tetapi ada pihak yang mungkin akan lebih gembira lagi. Yaitu jika ada pihak yang membeli BBM bersubsidi untuk dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Apakah hal seperti itu benar ada?

Kita analisa secara sederhana saja. Di daerah yang jauh dari pusat produksi dan distribusi, harga suatu komoditas akan lebih tinggi, berdasarkan hukum ekonomi antara permintaan (demand) dengan ketersediaan (supply). Supply dipengaruhi oleh kemudahan dan kecepatan distribusi dari pusat produksi ke lokasi konsumen. Maka muncullah pedagang yang mendatangi pusat produksi atau distribusi, membeli komoditas dengan harga yang biasa, kemudian membawanya ke lokasi yang supplynya rendah, dan menjualnya di sana dengan harga lebih tinggi, sehingga didapatlah keuntungan.

Jika komoditasnya adalah komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka harga yang tinggi akan menjadi pertimbangan kedua, atau bahkan tidak dipertimbangkan. Yang paling penting adalah komoditas tersebut bisa didapatkan, dan dengan mudah. Contohnya adalah BBM. Jika di suatu wilayah terpencil hanya ada tiga tempat yang menjual BBM, dan semuanya menjual BBM dengan harga dua kali lipat dari harga wajarnya, apakah masyarakat tetap akan membeli BBM? Mungkin sekali. Kecuali orang-orang yang kemudian sadar untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada BBM.

Tentu ada konsekuensi hukum jika ada pihak-pihak yang memanipulasi BBM bersubsidi seperti itu. Mereka tahu, mereka akan berhadapan dengan penegak hukum. Tapi justru di situlah muncul celah baru, yang dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Banyak sekali alasan yang bisa dipakai untuk membenarkan kenaikan harga BBM ini. Dan, sepertinya, lebih banyak lagi alasan yang bisa dicari untuk menolaknya. Mengurangi subsidi BBM, jelas bukan keadaan yang disukai masyarakat. Rententannya sudah jelas: kenaikan harga sembako dan sebagainya. Tapi dibalik itu, ada hal positif yang bisa diharapkan. Pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan langsung, cukup bermanfaat apabila diimplementasikan dengan benar dan tepat sasaran ke masyarakat yang memang membutuhkannya. Penambahan anggaran pendidikan & kesehatan, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi di daerah tertinggal, tentu sangat positif.

Buat aku, tindakan lanjutan itulah yang lebih bermanfaat untuk dibahas, daripada terjebak dalam putaran kontroversi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *